Aturan Baru Muktamar NU: Pimpinan PBNU Resmi Dilarang Rangkap Jabatan Publik
PBNU tetapkan aturan larangan rangkap jabatan publik bagi Rais Aam dan Ketua Umum guna menjaga independensi dan fokus organisasi keagamaan.
N
News
NEWS CARD
“Aturan Baru Muktamar NU: Pimpinan PBNU Resmi Dilarang Rangkap Jabatan Publik”
Read more on
www.lokatoday.com/s/963be4
12 Nov 2026
Key Highlights
- Rais Aam dan Ketua Umum PBNU kini dilarang memegang jabatan publik.
- Langkah ini diambil untuk menjaga netralitas organisasi dalam kancah politik nasional.
- Kebijakan ini disepakati dalam forum Muktamar guna memperkuat tata kelola internal.
Memperkuat Independensi Organisasi
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengambil langkah tegas terkait tata kelola organisasi. Melalui forum tertinggi Muktamar, disepakati aturan yang melarang pimpinan inti, yakni Rais Aam dan Ketua Umum, untuk merangkap jabatan publik. Keputusan ini dirancang agar para pemimpin fokus menjalankan amanah umat tanpa terbebani oleh kepentingan jabatan di luar struktur organisasi.
auto_awesome
Ai Assisted
This article is curated and summarized by AI from multiple sources.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
Author
Admin Verified Media or Organization • 28 Jun, 2026 Chief Editor
Hobi Nulis