Batasan Wewenang Hakim dalam Praperadilan Febrie Adriansyah: Analisis Pakar Hukum

Para ahli hukum menekankan bahwa kewenangan hakim praperadilan bersifat terbatas. Fokus utamanya hanya pada aspek formil, seperti sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penetapan tersangka. Hakim tidak memiliki otoritas untuk memutus benar atau salahnya seseorang dalam melakukan tindak pidana sebelum masuk ke persidangan pokok perkara.

Batasan Intervensi Yudisial

Dalam dinamika yang terjadi di Kejaksaan Agung, banyak pihak mempertanyakan apakah hakim dapat melampaui kewenangannya. Ahli hukum tata negara menegaskan bahwa menjaga marwah lembaga peradilan adalah dengan tetap berada pada koridor KUHAP. Hakim tidak diperkenankan mencampuri kewenangan diskresi penyidik selama prosedur hukum telah dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Perdebatan ini mencuat di tengah upaya Kejaksaan Agung yang baru saja melakukan Kejaksaan Agung Lakukan Rotasi Besar-besaran di Lingkup Jampidsus, Berikut Daftar Pejabat Baru untuk memperkuat internal lembaga. Langkah ini dipandang sebagai upaya penyegaran organisasi di tengah tekanan publik yang tinggi terhadap penanganan kasus-kasus besar.

FAQ

Apa saja yang bisa diuji dalam proses praperadilan? Praperadilan hanya menguji sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta sah tidaknya penetapan tersangka atau penggeledahan dan penyitaan.

Bisakah hakim praperadilan membatalkan penyidikan secara total? Tidak. Hakim hanya bisa memerintahkan penyidik untuk melengkapi prosedur jika ditemukan cacat formil, namun tidak dapat mengambil alih peran penyidik dalam menentukan substansi perkara. Tetap ikuti LokaToday News untuk perkembangan terbaru mengenai isu ini.