Habiburokhman Ingatkan UU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Senjata Politik

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya menjaga independensi UU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Admin
Admin Verified Media or Organization • 28 Jun, 2026 Chief Editor
calendar_today Nov 16, 2026 schedule 8:00 PM visibility 1
N
News
NEWS CARD
Logo
Habiburokhman Ingatkan UU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Senjata Politik
“Habiburokhman Ingatkan UU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Senjata Politik”
Favicon
Read more on www.lokatoday.com/s/4f70ab
16 Nov 2026
https://www.lokatoday.com/s/4f70ab
Copied
Habiburokhman Ingatkan UU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Senjata Politik
Image via Pexels - Habiburokhman Ingatkan UU Perampasan Aset Jangan Sampai Jadi Senjata Politik

Key Highlights

  • Wakil Ketua Komisi III DPR RI menekankan perlunya kehati-hatian dalam penyusunan regulasi perampasan aset.
  • Potensi penyalahgunaan hukum untuk menargetkan lawan politik menjadi sorotan utama di parlemen.
  • Transparansi dan pengawasan ketat dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga objektivitas penegakan hukum.

Membedah Urgensi UU Perampasan Aset

Diskusi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menghangat di Senayan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas memberikan catatan kritis agar beleid ini tidak beralih fungsi menjadi alat kekuasaan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan politis yang tidak adil.

Poin utama yang ditekankan adalah memastikan bahwa mekanisme perampasan aset benar-benar menyasar pelaku tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya. Legislator tersebut mengingatkan bahwa tanpa koridor hukum yang kuat, setiap regulasi yang tajam berisiko disalahgunakan dalam iklim kompetisi politik yang kian dinamis.

Prinsip Keadilan dan Netralitas

Penyusunan aturan ini dipandang harus melalui proses uji publik yang komprehensif. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjamin bahwa undang-undang yang lahir nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pemberantas korupsi, namun juga menjadi pelindung bagi hak-hak warga negara yang tidak bersalah dari potensi kriminalisasi.

Langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang menjadi prioritas, sebagaimana terlihat dalam kebijakan ekonomi yang menyasar sektor perumahan, seperti yang diulas dalam Gebrakan Prabowo: 62 Ribu Keluarga Sambut KPR dan KUR Rp880 Miliar, Akses Hunian Terbuka Lebar. Namun, stabilitas hukum tetap menjadi pondasi utama agar iklim demokrasi tetap terjaga dengan baik tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun.

Pengawasan Berkelanjutan

Ke depannya, integritas lembaga penegak hukum akan menjadi penentu keberhasilan penerapan aturan ini. DPR berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan agar setiap butir pasal dalam RUU tersebut tetap fokus pada pemulihan kerugian negara serta pengembalian aset hasil tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

?️ Share Your Opinion!

Menurut Anda, apakah RUU Perampasan Aset sudah cukup aman dari potensi penyalahgunaan kekuasaan jika disahkan saat ini? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.

Tetap ikuti LokaToday News untuk perkembangan terbaru mengenai legislasi ini dan informasi lainnya.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Author
Admin

Admin Verified Media or Organization • 28 Jun, 2026 Chief Editor

Hobi Nulis

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu