Ketua MPR Bamsoet Soroti Fenomena Pelecehan Supremasi Hukum: Pilar Demokrasi Terancam?

Bamsoet, atau akrab disapa Bamsoet, menegaskan bahwa supremasi hukum adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan, stabilitas, dan kemajuan suatu negara. Ia melihat adanya gejala di mana prinsip-prinsip hukum seringkali diabaikan atau ditafsirkan secara bias, yang berpotensi merusak sendi-sendi kebangsaan.

Pilar Demokrasi dan Kepercayaan Publik

Menurut Bamsoet, setiap tindakan yang melecehkan supremasi hukum dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi, di mana setiap warga negara seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Krisis kepercayaan dapat memicu ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya akan berdampak luas pada iklim investasi, kepastian berusaha, hingga harmoni sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa pandang bulu.

Urgensi Penegakan Tanpa Pandang Bulu

Bamsoet menyoroti pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, baik bagi pejabat publik maupun masyarakat umum. Ia menyerukan agar setiap individu, lembaga, dan kekuasaan negara tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kekuasaan atau kepentingan yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri.

Penguatan institusi penegak hukum serta peningkatan integritas para aparatnya menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Apabila hukum ditegakkan dengan integritas, maka citra Indonesia di mata dunia juga akan semakin positif, mendukung berbagai upaya diplomasi negara, seperti terlihat dalam Aksi Diplomasi Intens Presiden Prabowo: Temui Pemimpin Negara dan Utusan Khusus, Perkuat Posisi Indonesia.

?️ Share Your Opinion!

Menurut Anda, langkah konkret apa yang paling efektif untuk mengembalikan marwah supremasi hukum di Indonesia?

Untuk liputan berita yang lebih detail mengenai isu-isu kebangsaan, kunjungi Lokatoday.com.