Article News

Prabowo Tekankan Pentingnya UU PPRT untuk Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga

Presiden Prabowo Subianto tegaskan DPR telah sahkan UU PPRT demi menjamin hak dan perlindungan hukum yang layak bagi seluruh pekerja rumah tangga.

Admin Chief Editor

calendar_today Sep 3, 2026 schedule 11:00 AM visibility 1

News

NEWS CARD

“Prabowo Tekankan Pentingnya UU PPRT untuk Perlindungan Hak Pekerja Rumah Tangga”

Key Highlights

Pemerintah secara resmi mengonfirmasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Langkah ini menjadi jaminan hukum bagi setiap pekerja untuk mendapatkan hak dan perlindungan yang adil.
Regulasi ini dipandang sebagai tonggak sejarah baru dalam pemenuhan hak asasi manusia di sektor domestik.

Komitmen Negara dalam Melindungi Sektor Domestik

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan bahwa kehadiran UU PPRT merupakan wujud nyata kepedulian negara terhadap hak-hak pekerja. Selama ini, sektor pekerja rumah tangga kerap berada dalam posisi yang rentan, sehingga membutuhkan payung hukum yang kuat dan jelas.

Pengesahan aturan ini oleh DPR menjadi instrumen krusial bagi pemerintah dalam meminimalisir tindak eksploitasi di lingkungan domestik. Setiap pekerja kini memiliki landasan hukum untuk memperoleh haknya tanpa adanya diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang.

? Did You Know? Pekerja rumah tangga di Indonesia telah menanti kepastian regulasi mengenai perlindungan profesi mereka selama hampir dua dekade sebelum akhirnya UU PPRT berhasil disahkan oleh parlemen.

Aspek Perlindungan dan Masa Depan Pekerja

Fokus utama dari undang-undang ini mencakup jaminan kesejahteraan, standar jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kerja yang lebih bermartabat bagi jutaan pekerja di sektor tersebut.

Pemerintah juga memastikan akan melakukan pengawasan ketat pasca pemberlakuan aturan ini di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini selaras dengan komitmen nasional dalam menjaga stabilitas sosial, serupa dengan upaya pemerintah dalam menindak tegas tindak kriminal lainnya, seperti yang terlihat dalam Polda Metro Jaya Pamerkan Barang Sitaan Mega Kasus Korupsi dan Pencucian Uang: Ini Rinciannya! yang baru-baru ini menyita perhatian publik.

Sinergi Antar Lembaga

Implementasi UU PPRT akan melibatkan lintas kementerian untuk memastikan hak-hak pekerja terakomodasi secara maksimal di lapangan. Sinergi ini juga mencakup edukasi kepada para pemberi kerja mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan baru yang berlaku.

Dengan adanya kepastian hukum ini, Indonesia diharapkan semakin memperkuat posisinya dalam penghormatan hak asasi manusia di sektor ketenagakerjaan. Jangan lewatkan informasi perkembangan kebijakan publik terbaru lainnya dengan mengunjungi Lokatoday.com.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

open_in_new

Original Source

policy

flag

Article Report

sell Tags