Article News

DPR RI Intensifkan Penyerapan Aspirasi Publik Terkait RUU Perampasan Aset

DPR RI terus mematangkan RUU Perampasan Aset melalui serangkaian diskusi publik untuk memastikan payung hukum yang transparan dan akuntabel bagi negara.

Admin Chief Editor

calendar_today Sep 5, 2026 schedule 12:45 AM visibility 0

News

NEWS CARD

“DPR RI Intensifkan Penyerapan Aspirasi Publik Terkait RUU Perampasan Aset”

Key Highlights

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahapan krusial penyerapan aspirasi masyarakat.
DPR berkomitmen menyelaraskan draf regulasi dengan rasa keadilan publik dan standar hukum nasional.
Transparansi menjadi fokus utama dalam mengawal setiap pasal yang diusulkan dalam rancangan undang-undang ini.

Progres Legislasi di Senayan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah mempercepat proses koordinasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di tanah air.

Diskusi yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan masyarakat sipil terus dilakukan secara berkelanjutan. Fokus utama dari dialog ini adalah memastikan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) tetap menghormati hak asasi manusia serta prosedur hukum yang berlaku.

Tantangan dan Harapan Publik

Banyak pihak menaruh harapan besar agar aturan ini dapat menjadi instrumen efektif dalam pemulihan kerugian negara. Kompleksitas aset yang kerap disembunyikan oleh pelaku tindak pidana memerlukan pengaturan yang rigid namun tetap fleksibel dalam penerapannya di lapangan.

Selaras dengan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, sektor infrastruktur juga terus dipantau, seperti halnya ketika Purbaya Tinjau Proyek Strategis Surabaya, Realisasi Anggaran Tembus Rp 3,21 Triliun sebagai bentuk tanggung jawab transparansi anggaran publik.

FAQ

Apa urgensi utama dari pembahasan RUU Perampasan Aset?
RUU ini dirancang untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana ke kas negara, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.

Bagaimana posisi DPR saat ini terhadap RUU tersebut?
DPR saat ini sedang dalam tahap menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan draf RUU agar lebih komprehensif dan implementatif sebelum masuk ke tahapan pembahasan selanjutnya.

Untuk mendapatkan informasi mendalam dan perkembangan terkini mengenai proses legislasi ini, Anda bisa selalu mengikuti Lokatoday.com.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

open_in_new

Original Source

policy

flag

Article Report

sell Tags