Article News

DPR Sahkan UU KUHAP, Aktivis Soroti Potensi Praktik Sewenang-wenang

DPR resmi mengesahkan UU KUHAP baru. Sejumlah aktivis menyoroti kekhawatiran terkait potensi perlakuan sewenang-wenang terhadap warga negara.

Admin Chief Editor

calendar_today Sep 10, 2026 schedule 12:15 AM visibility 0

News

NEWS CARD

“DPR Sahkan UU KUHAP, Aktivis Soroti Potensi Praktik Sewenang-wenang”

Key Highlights

DPR RI resmi mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang dalam sidang paripurna terbaru.
Sejumlah aktivis hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran terkait pasal-pasal yang dianggap multitafsir.
Pemerintah menegaskan aturan ini sebagai upaya modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perjalanan Pengesahan RUU KUHAP

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengambil keputusan krusial dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang. Langkah ini menandai perubahan besar dalam struktur hukum acara pidana nasional yang selama ini berpedoman pada aturan lama.

Perdebatan mengenai substansi undang-undang ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Para pembuat kebijakan berargumen bahwa pembaruan ini diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan modern serta mempercepat proses peradilan agar lebih efektif.

Kekhawatiran Masyarakat Sipil

Di sisi lain, respons dari kalangan aktivis hak asasi manusia cukup tajam. Kritikus menilai terdapat beberapa poin krusial yang dianggap memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara sewenang-wenang.

Ketakutan utama terletak pada interpretasi pasal-pasal yang menyangkut kewenangan penyidikan dan penahanan. Ada kekhawatiran bahwa aturan ini dapat melemahkan perlindungan hak tersangka jika tidak diawasi dengan ketat oleh mekanisme kontrol yang transparan.

? Did You Know? KUHAP merupakan instrumen hukum yang menjadi landasan utama bagi seluruh proses hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Pemerintah menyatakan bahwa setiap undang-undang baru pasti akan menghadapi masa transisi. Sosialisasi kepada para penegak hukum menjadi prioritas utama agar penerapan aturan ini di lapangan tetap berjalan sesuai koridor hak asasi manusia.

Sembari memantau perkembangan regulasi ini, penting bagi publik untuk tetap mengawasi transparansi penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Fenomena hukum yang kompleks sering kali memicu kekhawatiran seperti pada Kasus Pilu di Serang: Bocah 6 Tahun Diduga Dicabuli Ayah Tiri dengan Ancaman Kekerasan yang membutuhkan penegakan hukum yang presisi. Ikuti LokaToday News untuk selalu mendapatkan berita terkini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

open_in_new

Original Source

policy

flag

Article Report

sell Tags