Kejagung Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah, Simak Argumen Hukumnya

Pihak Kejagung berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan penyidik selama ini telah merujuk pada ketentuan KUHAP serta prosedur operasional standar kejaksaan. Mereka menilai tidak ada pelanggaran administratif maupun substansial yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara yang menyangkut Febrie Adriansyah.

Argumen Terkait Objek Praperadilan

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Kejagung menyoroti bahwa obyek yang dipersoalkan oleh pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Mereka menekankan bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan merupakan bentuk kewenangan institusional yang sah.

Selain itu, pihak kejaksaan juga membantah adanya unsur kesewenang-wenangan dalam setiap langkah hukum yang diambil. Fokus utama penyidikan hingga saat ini tetap berada pada pengumpulan alat bukti yang kuat untuk membuktikan ada tidaknya peristiwa pidana.

Transparansi Penegakan Hukum

Langkah hukum ini menjadi perhatian serius di tengah upaya institusi penegak hukum menjaga kepercayaan publik. Dinamika di lingkup internal kejaksaan belakangan ini memang cukup menyedot atensi, serupa dengan perhatian publik saat Polisi Geledah Yayasan Terkait Temuan 955 Senjata, Hasilnya Nihil Barang Berbahaya beberapa waktu lalu.

?️ Share Your Opinion!

Bagaimana tanggapan Anda mengenai sengkarut praperadilan yang melibatkan petinggi kejaksaan ini? Apakah langkah hakim nantinya akan menjadi preseden baru bagi sistem peradilan di Indonesia? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar.

Untuk liputan berita yang lebih detail, kunjungi Lokatoday.com.