Article News

Kesenjangan Suara: SIEJ Peringatkan Minimnya Representasi Masyarakat Adat dalam Pemberitaan RUU

SIEJ menyoroti minimnya representasi suara masyarakat adat dalam pemberitaan rancangan undang-undang, menegaskan pentingnya liputan yang lebih inklusif.

Admin Chief Editor

calendar_today Jul 31, 2026 schedule 2:30 AM visibility 0

News

NEWS CARD

“Kesenjangan Suara: SIEJ Peringatkan Minimnya Representasi Masyarakat Adat dalam Pemberitaan RUU”

Key Highlights

Jaringan Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) menyoroti masih minimnya suara masyarakat adat dalam pemberitaan Rancangan Undang-Undang (RUU).
Kurangnya representasi ini dianggap menghambat partisipasi publik yang bermakna dan berpotensi merugikan hak-hak komunitas adat.
SIEJ mendesak media untuk lebih proaktif dan inklusif dalam mengangkat perspektif masyarakat adat dalam setiap liputan RUU.

Jakarta – Jaringan Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam terkait minimnya ruang bagi suara masyarakat adat dalam pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU). Fenomena ini dianggap sebagai isu krusial yang berdampak pada proses legislasi yang adil dan partisipatif.

Menurut SIEJ, narasi yang dominan dalam liputan RUU seringkali abai terhadap perspektif dan kepentingan komunitas adat yang kerap menjadi pihak terdampak langsung oleh kebijakan baru. Ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan bagi masyarakat luas.

Pentingnya Perspektif Masyarakat Adat dalam RUU

Masyarakat adat, dengan pengetahuan lokal dan ketergantungan yang erat pada sumber daya alam, memiliki pandangan unik terhadap berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, agraria, dan tata ruang. RUU yang dibahas di parlemen seringkali menyentuh langsung kehidupan mereka.

Sebagai contoh, RUU tentang konservasi, kehutanan, atau pertanahan dapat mengubah secara fundamental cara hidup dan hak-hak tradisional mereka. Oleh karena itu, suara mereka menjadi sangat vital untuk didengar dan dicermati dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Dampak Buruk Ketiadaan Representasi

Ketiadaan representasi yang memadai dalam pemberitaan berpotensi mengakibatkan lahirnya undang-undang yang tidak peka terhadap realitas di lapangan. Keputusan legislatif yang minim masukan dari masyarakat adat bisa memicu konflik sosial dan lingkungan.

Hal ini juga melemahkan prinsip demokrasi partisipatif, di mana setiap kelompok masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi kebijakan publik yang akan mengikat mereka. Proses ini seharusnya transparan, sama halnya dengan pentingnya transparansi dalam pengungkapan kasus-kasus yang menyangkut pejabat publik.

Tantangan dan Rekomendasi untuk Media

SIEJ mengakui adanya tantangan bagi jurnalis dalam meliput isu masyarakat adat, termasuk akses ke lokasi terpencil dan hambatan bahasa. Namun, mereka juga menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab etis profesi jurnalistik untuk mencari dan mengangkat suara-suara minoritas.

Organisasi ini merekomendasikan media untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak dalam investigasi mendalam mengenai dampak RUU pada komunitas adat. Pelibatan jurnalis lokal dan pembangunan kapasitas jurnalis dalam isu-isu adat juga dianggap penting.

Selain itu, SIEJ mendorong media untuk menggunakan beragam platform, termasuk media digital dan sosial, untuk menjangkau masyarakat adat secara lebih efektif dan memastikan bahwa narasi mereka tersampaikan secara utuh.