Key Highlights

• DPR RI berkomitmen menuntaskan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026.
• Pegiat antikorupsi menyoroti hilangnya beberapa pasal krusial terkait pembuktian terbalik.
• Kekhawatiran publik muncul karena efektivitas beleid ini dianggap masih lemah dibandingkan standar internasional.

Komitmen Legislasi di Ujung Tanduk

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menetapkan tenggat waktu bagi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kalender legislasi saat ini mengarah pada pengesahan beleid tersebut pada 15 Desember 2026. Rencana ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam upaya negara memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Namun, janji ini tidak serta merta disambut dengan optimisme penuh oleh masyarakat sipil. Banyak pihak menilai waktu dua tahun yang tersisa merupakan rentang yang sangat panjang untuk sebuah aturan yang seharusnya bersifat mendesak. Situasi ini memicu perdebatan di berbagai ruang publik mengenai keseriusan pihak legislatif.

Poin Krusial yang Menjadi Sorotan

Kritik utama datang dari koalisi masyarakat antikorupsi yang menyoroti pergeseran pasal-pasal inti dalam draf terbaru. Beberapa poin krusial yang dikhawatirkan hilang adalah mekanisme pembuktian terbalik yang komprehensif bagi aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya oleh pejabat publik.

Tanpa mekanisme tersebut, kekuatan hukum dari RUU ini dinilai tidak akan setajam yang diharapkan. Padahal, instrumen hukum yang kuat diperlukan untuk menekan angka kejahatan kerah putih yang belakangan ini sering disandingkan dengan isu integritas aparatur negara, mirip dengan dinamika yang terjadi pada Krisis Keamanan dan Lingkungan Guncang Nasional: Evaluasi Aparat Hingga Tragedi Bantargebang dalam konteks pengawasan publik.

Tantangan Implementasi di Masa Depan

Selain polemik pasal, tantangan besar lainnya terletak pada sinkronisasi dengan aturan perundang-undangan lain. Aparat penegak hukum membutuhkan landasan yang solid agar proses penyitaan aset tidak berbenturan dengan hak-hak privat yang dilindungi konstitusi.

Kualitas kebijakan publik memang menjadi perhatian serius, terutama jika dikaitkan dengan upaya penguatan institusi lain seperti pada upaya Kemensos dan BKKBN Bergerak Cepat, Luncurkan Layanan Penguatan Mental Komprehensif untuk Murid yang menuntut transparansi anggaran. Publik kini menanti apakah draf final nanti benar-benar mampu menjawab keresahan masyarakat terhadap korupsi atau hanya akan berakhir menjadi wacana di atas kertas.

Untuk liputan berita yang lebih detail mengenai perkembangan legislasi nasional, kunjungi Lokatoday.com.