Article News

Mahkamah Konstitusi: Hanya Presiden dan Wakil Presiden yang Berhak Laporkan Penghinaan

Mahkamah Konstitusi pertegas aturan pelaporan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dilakukan oleh pihak yang bersangkutan langsung.

Admin Chief Editor

calendar_today Aug 27, 2026 schedule 10:15 AM visibility 2

News

NEWS CARD

“Mahkamah Konstitusi: Hanya Presiden dan Wakil Presiden yang Berhak Laporkan Penghinaan”

Key Highlights

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden bersifat aduan absolut.
Pihak lain tidak diperbolehkan mewakili atau melapor atas nama Presiden atau Wakil Presiden.
Putusan ini bertujuan mencegah kriminalisasi berlebihan dalam ruang demokrasi.

Penyempurnaan Aturan Delik Aduan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan krusial terkait mekanisme pelaporan dalam kasus penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan terbarunya, MK menegaskan bahwa delik ini murni merupakan delik aduan yang hanya bisa dilaporkan secara langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dirugikan.

Langkah hukum ini diambil untuk memberikan batasan yang jelas agar pasal-pasal penghinaan tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Keputusan tersebut memastikan bahwa negara tidak lagi memproses perkara serupa tanpa adanya pengaduan resmi dari kepala negara yang bersangkutan.

? Did You Know? Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sempat menjadi pasal yang cukup diperdebatkan dalam KUHP baru karena kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat.

Implikasi Bagi Penegakan Hukum

Perubahan ini membawa angin segar bagi perlindungan privasi dan integritas jabatan tinggi negara. Dengan adanya aturan ini, aparat penegak hukum kini memiliki dasar hukum yang lebih ketat dalam menerima laporan terkait penghinaan di ruang publik maupun media sosial.

Di tengah dinamika penegakan hukum di tanah air, isu-isu integritas pejabat publik sering kali menjadi sorotan, sebagaimana terlihat dalam Dugaan Gratifikasi Rp 3,5 Miliar Guncang Langkat, Bupati Dalam Sorotan Tajam yang menuntut transparansi dari para pemegang kekuasaan. Fokus pada profesionalisme aparat dalam menangani aduan masyarakat menjadi kunci utama agar sistem hukum tetap berjalan adil.

Tetap ikuti LokaToday News untuk selalu mendapatkan berita terkini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

open_in_new

Original Source

policy

flag

Article Report

sell Tags