Kemenag Usulkan Biaya Haji 2027 Tembus Rp107 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp42,9 Juta

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 2027 sebesar Rp107 juta. Jemaah direncanakan hanya membayar Rp42,9 juta, sisanya ditutup dana nilai manfaat.

Admin
Admin Verified Media or Organization • 28 Jun, 2026 Chief Editor
calendar_today Sep 28, 2026 schedule 1:00 PM visibility 1
N
News
NEWS CARD
Logo
Kemenag Usulkan Biaya Haji 2027 Tembus Rp107 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp42,9 Juta
“Kemenag Usulkan Biaya Haji 2027 Tembus Rp107 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp42,9 Juta”
Favicon
Read more on www.lokatoday.com/s/0070b4
28 Sep 2026
https://www.lokatoday.com/s/0070b4
Copied
Kemenag Usulkan Biaya Haji 2027 Tembus Rp107 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp42,9 Juta
Image via Pexels - Kemenag Usulkan Biaya Haji 2027 Tembus Rp107 Juta, Jemaah Hanya Bayar Rp42,9 Juta

Key Highlights

  • Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp107 juta per jemaah.
  • Beban yang harus ditanggung langsung oleh jemaah dipatok pada angka Rp42,9 juta.
  • Selisih biaya operasional akan dipenuhi melalui optimalisasi dana nilai manfaat kelolaan BPKH.

Detail Usulan Biaya Haji 2027

Kementerian Agama secara resmi mengajukan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027. Angka Rp107 juta muncul sebagai nilai riil yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional jemaah selama berada di Tanah Suci.

Pemerintah berupaya menekan beban finansial yang harus dibayarkan langsung oleh masyarakat. Jemaah diproyeksikan hanya perlu melunasi Rp42,9 juta sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kebijakan ini diambil untuk menjaga keterjangkauan ibadah bagi warga yang telah mengantre bertahun-tahun.

Skema Pendanaan dan Efisiensi

Sisa kekurangan dari total biaya tersebut rencananya akan diambil dari dana nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar kenaikan biaya tidak memberikan kejutan fiskal bagi para calon jemaah.

Transparansi dalam pengelolaan dana haji menjadi sorotan publik seiring dengan tingginya nilai biaya yang diusulkan. Selain isu pembiayaan, pemerintah juga terus berupaya memastikan kualitas layanan di Arab Saudi tetap terjaga meski tantangan biaya operasional terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di tengah dinamika anggaran publik, transparansi keuangan negara menjadi topik yang krusial, serupa dengan perhatian publik terhadap pengelolaan pajak daerah yang sempat terkendala. Pihak kementerian menegaskan bahwa angka ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi VIII DPR RI sebelum disahkan menjadi regulasi tetap. Tetap ikuti LokaToday News untuk perkembangan terbaru mengenai kebijakan haji ini.

auto_awesome Ai Assisted

This article is curated and summarized by AI from multiple sources.

favorite Follow us for the latest updates:

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
Author
Admin

Admin Verified Media or Organization • 28 Jun, 2026 Chief Editor

Hobi Nulis

history Digital Archives

View Full Library chevron_right

Follow Us

keyboard_arrow_up
amp_stories Web Stories
login Login
local_fire_department Trending menu Menu